HUKUM PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT)

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG.

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, untuk diatur dengan suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Dalam konsep domestic violence, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut  dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6%(pelaku: tetangga); 2,5%(pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).

Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentu kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah  orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang  korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja  pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.

Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspekifnya praktis hsama yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban  menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan  secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah  dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan langkah tersebut, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka  menyampaikan sekilas gambaran mengenai pelaksanaan UU-PKDRT  dan seberapa jauh efektifitasnya. Adapun metodologi dalam penulisan ini didasarkan pada pencermatan atas pengaturan dalam beberapa ketentuan UU-PKDRT dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan.

B.RUMUSAN MASALAH.

Masalah adalah suatu hal yang menimbulkan peryataan yang mendorong untuk mecarikan jawabannya atau suatu yang harus dipecahkan dapat dikatakan bahwa masalah adalah kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1.      Apa yang mengakibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2.      Bagaimana Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

3.      Bagaimana menganalisis kebijakan baik dari bentuk, tipe dan gaya menganalisisnya.

4.      Bagaimana menganalisis masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

C.TUJUAN.

            Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mencapai beberapa tujuan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.      mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2.      melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

3.      menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan

4.      memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB II

PEMBAHASAN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN

DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga.

3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang

diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi

3

korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman

kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa

aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik

sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan

oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum

dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

b. suami, isteri, dan anak;

c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga; dan/atau

d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam

rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah

tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

4

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

b. penghormatan hak asasi manusia;

c. keadilan dan kesetaraan gender;

d. nondiskriminasi; dan

e. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

c. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan

e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

b. kekerasan fisik;

c. kekerasan psikis;

d. kekerasan seksual; atau

e. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

5

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap

orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

6

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam

rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

pemerintah:

a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam

rumah tangga;

b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang

kekerasan dalam rumah tangga;

c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam

rumah tangga;

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu

kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan

akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat

melakukan upaya:

7

b. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

c. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing

rohani;

d. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh

korban; dan

e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman

korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing,

dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga

sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas

kemampuannya untuk:

b. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

c. memberikan perlindungan kepada korban;

d. memberikan pertolongan darurat; dan

e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

(2) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga,

kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada

8

korban.

(3) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian

wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama

dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau

pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban

untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

b. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

c. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan; dan

d. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga

kesehatan harus:

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan

9

visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat

keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai

alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di

sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman

bagi korban;

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk

mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah

perlindungan dari pengadilan;

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;

dan

d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan

kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial

yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

b. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan

seorang atau beberapa orang pendamping;

c. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat

pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara

objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang

dialaminya;

d. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban

merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

e. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada

10

korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan

penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan

taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hakhak

korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap

memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan

pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan

sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(2) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga

kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat

kejadian perkara.

(3) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik

di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang

tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

11

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah

perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang

patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan

oleh:

b. korban atau keluarga korban;

c. teman korban;

d. kepolisian;

e. relawan pendamping; atau

f. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau

tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri

setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga,

teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani

maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan

korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat

mempertimbangkan untuk:

a. menetapkan suatu kondisi khusus;

b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah

perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

12

bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam

rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu)

tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari

sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah

perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib

mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan

dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah

perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan,

pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga

kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing

rohani.

Pasal 35

(2) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan

tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar

perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di

tempat polisi itu bertugas.

13

(3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu

kali dua puluh empat) jam.

(4) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat

menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah

melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan

dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu

1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan

secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah

perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3

x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu

pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah

perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka

Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis

yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

14

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis

tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan

pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat

perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

b. tenaga kesehatan;

c. pekerja sosial;

d. relawan pendamping; dan/atau

e. pembimbing rohani.

Pasal 40

(2) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar

profesinya.

(3) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib

memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling

untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,

relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja

sama.

Pasal 43

15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja

sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling

banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00

(empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup

rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

16

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata

pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh

enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya

selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak

berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

17

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan

pidana tambahan berupa:

b. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak

tertentu dari pelaku;

c. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan

lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)

merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang

dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan

menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain

18

dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja

sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

19

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

20

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004 NOMOR 95

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah

tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus

ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah

tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat

tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama

kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup

rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika

kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya

dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam

lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku

21

kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta

perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang

sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan

secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada

kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang

memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau

tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan

sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan

dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena

undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai

22

penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu

diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan

lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah

tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam

rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan

tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal

kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi

korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan

rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan

rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga,

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan

perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain,

menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang

pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-

Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan

23

berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan

penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak

kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini

adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan perkawinan”

dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu,

ipar, dan besan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu

keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati

status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk

24

mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya

bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara

proporsional.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini

adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar

dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga

25

atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah

kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembagalembaga

bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang

yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan

sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau

pengalaman praktik di bidang pekerjaan

sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh

pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan

sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah setiap

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

26

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sebagai wujud peran

serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan

ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan

konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan

diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

27

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam

ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang

digunakan untuk memberikan perlindungan

terhadap korban sesuai dengan standar yang

ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen

Sosial.

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif”

dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban

yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan

dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

28

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam

ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat

terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

29

Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan

ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan

memasuki tempat tinggal bersama, larangan

membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi

korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

30

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

31

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah

lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling

layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik,

kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian

memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu

tertentu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan

kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan

maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan

menjaga keutuhan rumah tangga

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang

dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56

Cukup jelas

B.PENGERTIAN.

1.Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.

            Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

            Menurut pendapat Saya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

            Sebagai contoh Perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yg menjadi Kekerasan Suami, walaupun dalam KUHP ada beberapa Pasal yang mampu menjerat pelaku kekerasan ini, namun kelihatannya belum efektif dalam penanggulangan dalam bentuk kekerasan ini. Hal ini dapat diliat dari berbagai data dari kepolisian maupun pengadilan yang sangat minim sekali dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap istri.

2.Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan  dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontraversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terbosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005 – 2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan.

Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun 2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522 tahun 2007. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan tahun-tahun berikut kenaikan angka KtP berkisar antara 9% - 30% (tahun 2005, 30% tahun 2006), 9% dan tahun 2007 11%.

KTP ini mayoritas ditempati menurut ranah kekerasan. Maka KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan lonjakan tajam antara tahun 2004 (4.310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus). Dari data 25.522 kasus KtP pada tahun 2007, KDRT terdapat 20.380 kasus, KtP di komunitas 4.977 kasus, dan KtP dengan pelaku negara 165 kasus. Dari 215 lembaga dan tersebar dari 111 pulau yang memberikan datanya kepada Komnas Perempuan, data terbanyak berasal dari Pulau Jawa (2 di Banten, 7 di Yogyakarta, 22 di Jawa Barat, 29 di Jawa Tengah, dan 31 di Jawa Timur).

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khusunya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya  dan kesadaran serta keberanian perempuan korban  untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya,pada khususnya.

3. Teori-Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pemikiran tentang teori-teori kekerasan sudah ada sejak dahulu kala dari

pemikiran Thomas Hobbes misalnya, sampai pada perkembangan pola pikir masyarakat

tentang kekerasan yang lebih modern, seperti pada masa Sigmund Freud, telah lahir

berbagai macam pandangan teoritis tentang kekerasan itu. Tiap-tiap teori tersebut

mencoba menggali jawaban atas pertanyaan yang sifatnya pun dinamis, berkaitan dengan

asal mula atau sebab akibat munculnya kekerasan. Tiap-tiap teori tersebut menunjukkan

perbedaan figur pelaku, korban maupun cara kekerasan yang dipergunakan, tergantung

dari lingkungan maupun relasi antara pelaku maupun korban. Akan tetapi yang dapat

diambil sebagai sebuah benang merah yang menghubungkan keterkaitan secara tidak

langsung dari satu teori dengan teori yang lain adalah bahwa kekerasan tersebut

dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepentingan dari diri korban oleh pelaku dengan

menggunakan inti dari kekuatan diri, yaitu kekuasaan yang ada pada diri pelaku.

Dari kebanyakan teori yang membicarakan tentang kekerasan dapat dikategorikan

ke dalam dua golongan, yaitu teori kekerasan yang mendasarkan pengembangan

berpikirnya atas bentuk kekerasan individu dan teori kekerasan yang mendasarkan pada

bentuk kekerasan kolektif/kelompok. Akan tetapi dalam pengembangannya nanti,

perluasan konsep lebih banyak dilakukan terhadap teori kekerasan yang mendasarkan

pada pengembangan berpikir atas kekerasan kolektif.

Berkaitan dengan teori kekerasan yang mendasarkan pola pemikirannya atas

fenomena kekerasan individu, maka terdapat dua teori besar yang mencoba mencerna

tentang keberadaan kekerasan pada diri seseorang. Kedua teori tersebut antara lain adalah

teori kekerasan sosio-anthropologis dan teori kekerasan genetika.

1.      Teori sosio-anthropologi,

menyatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Bagi Hobbes, dan tentu saja hingga kini masih sangat diyakini oleh para pengikutnya, dalam diri seseorang senantiasa bersemayam benih-benih kekerasan. Manusia, manakala diganggu kepentingannya, maka ia akan menyerang. Sedangkan kalau memiliki suatu kemauan atau kehendak, maka manusia tersebut tak tanggung-tanggung lagi untuk menyerbunya dan merampasnya kalau adainsan lain yang memiliki apa yang dimauinya itu. Perilaku agresif ini dibenarkan oleh Sigmmund Freud dengan menegaskan bahwa agresifitas yang dimiliki manusia

sebenarnya bersifat bawaan dan tak terelakkan. Ia akan semakin dominan dalam kehidupan manusia sehingga pada akhirnya naluri thanatos atau daya mematikan akan melebihi naluri eros atau daya menghidupkan.

2.      teori genetik,

merupakan konsep teori yang diambil dari sisi ilmiah.

Teori ini menyatakan bahwa kekerasan merupakan hasil suatu rangkaian reaksi kimiawi

yang terjadi dalam fungsi otak seseorang. Ini terjadi karena suatu zat tertentu, serotinin,

kurang pasoknya ke otak. Akibatnya, emosipun menyala dan daya kendalipun melumpuh.

Hanya bila kadar serotin dalam otak seseorang pada kadar yang memadai, ia baru bisa

berpikir sehat dan hidup normal. Pandangan ini secara langsung mengarah pula pada diri

seseorang, taraf tinggi rendahnya kekerasan, ditentukan faktor gen atau keturunan.

Sedangkan teori-teori kekerasan yang mendasarkan pada pengembangan pola

pikir atas fenomena kekerasan kolektif / kelompok, dapat ditunjukkan dengan keberadaan

teori psikologis, teori instink, teori revolusi, teori konflik serta teori frustasi-agresi.

a.Teori Psikologis.

Teori psikologis adalah teori yang berbicara tentang sumber dan ciri agresi di

semua manusia, tanpa memperhitungkan budayanya. Teori psikologis memberikan

landasan motivasional bagi teori tentang kekerasan politik dan memberikan cara untuk

mengidentifikasi pengoperasian beberapa variabel penjelas.

Ada tiga asumsi psikologis yang berbeda tentang sumber genetik agresi manusia :

(1) bahwa agresi bersifat instinktif; (2) bahwa agresi semata-mata untuk dipelajari; atau

(3) bahwa agresi merupakan respon innate atau inisitif yang didorong oleh frustasi.

Asumsi ini bersifat di sebagian pendekatan teoritis terhadap pertikaian dalam masyarakat

yang tidak memiliki landasan motivasional yang eksplisit.

b. Teori Instink.

Teori Instink ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari asumsiasumsi

yang terlahir dari teori psikologis, yaitu agresi yang bersifat instink. Freud dan

Lorenz, sebagai pendukung teori ini, masing-masing menyatakan tentang keterkaitan dari

dorongan bagi tindakan desktruktif terhadap instink yang mati dan tentang agresi sebagai

instink yang meningkatkan ketahanan hidup. Kedua pernyataan tersebut mengasumsikan

bahwa sebagian besar atau semua manusia di dalam dirinya memiliki sumber dorongan

agresif yang sifatnya otonomi, suatu dorongan untuk melakukan agresi yang di dalam

kata-kata Lorenz menunjukkannya dengan ”ledakan tak tertahankan yang muncul teratur

secara ritmis”. Oleh pendukungnya, teori ini seringkali dipergunakan dalam menjelaskan

agresi kolektif maupun individu. Teori ini sekilas juga nampak dalam pandangan Hobbes

tentang karakteristik manusia dalam keadaan alami, dan mungkin pula tersirat dalam

bahasa Nieburge tentang ”kapabilitas manusia untuk marah, tak terkendali dan

melakukan kekerasan berdarah”, akan tetapi asumsi yang mendasari teori ini tidak

memiliki peran signifikan dalam teori kontemporer tentang pertikaian sipil.

c. Teori Revolusi.

Secara umum, dalam mempelajari teori-teori revolusi diperlukan kriteria-kriteria

evaluatif, diantaranya : (1) teori tersebut harus menetapkan faktor mana yang relevan

dengan revolusi ; (2) harus diberikan penjelasan tentang mengapa atau bagaimana faktor

ini menjadi relevan; dan (3) teori-teori tersebut harus diuji dan disesuaikan dengan baukti

yang ada.

Kebanyakan teori-teori revolusi yang dibahas dalam berbagai literatur, semuanya

didasarkan pada pendekatan standar terhadap studi ilmu politik, tetapi spesifitas dan

kekuatan asumsi pentingnya sangat beragam. Beberapa nama dibalik teori revolusi ini,

diantanya adalah Olson dengan teori Olson. Teori Olson mengandalkan asumsi pilihan

rasional yang dibacarakan di muka, dalam kaitannya dengan teori ekonomi barang

publik. Asumsi yang ada tersebut memungkinkan Olson membuat argumen yang sangat

ketat tentang sifat aksi kolektif pada umumnya. Asumsi tersebut, cukup restruktif untuk

memungkinkan Olson menentukan teori yang tepat tentang perilaku politik massa. Si sisi

lain asumsi bahwa aksi politik massa didasarkan pada perhitungan rasional patut

dipertanyakan, khususnya dalam konteks gerakan revolusioner.

d. Teori KOnflik.

Teori konflik secara eksplisit mencoba memberi asumsi tentang perilkau rasional

dan saling ketergantungan antara keputusan yang saling berlawanan di semua jenis

koflik.

Dalam penukapannya, para pemikir dibalik teori konflik ini terbiasa memberikan

semacam perbedaan sebagai batasan dari teori konflik, yang disebut konflik realistis dan

non realistis (coser), atau konflik rasional dan non rasional (Schellling) atau perlikau

destruktif dan perilaku konflik (Galtung). Esensi perbedaan ini terletak antara tindakan

yang menjadi alat mengamankan nilai yang diperjuangkan dan tindakan yang menjadi

alat mengamankan nilai yang diperjuangkan dan tindakan destruktif demi kepentingan

mereka sendiri. Coser dan Galtung mengungkapkan bahwa dua unsur ini selalu ada

dalam setiap konflik. Galtung juga membuat landasan teoritis tentang landasan ini, bahwa

perilaku konflik cenderung menjadi perilaku destruktif dan perilaku destruktif cenderung

menjadi upaya penguatan diri.

e. Teori Frustasi-Agresi.

Dasar pijakan berpikir teori ini adalah asumsi teori Psikologis yang menyatakan

bahwa kebanyakan agresi terjadi sebagai respons terhadap frustasi.

Teori frustasi-agresi telah berkembang lebih sistematis dan memiliki dukungan

empiris yang lebih banyak dibanding teori yang berasumsi bahwa semua manusia

memiliki sumber energi destruktif yang mengalir dalam diri manusia atau bahwa semua

agresi bersifat imitatif dan instrumental. Dollard dan kerabatnya di Yale pada tahun 1939

menyatakan bahwa ”terjadinya agresif selalu mensyaratkan keberadaan frustasi dan

sebaliknya bahwa keberadaan frustasi selalu menimbulkan bentuk agresi.”

Miller kemudian memberikan klarifikasi bahwa frustasi menghasilkan dorongan

terhadap berbagai respons, salah satunya agresi. Bila respons non agresi tidak dapat

menghilangkan frustasi, maka semakin besar probabilitas bagi dorongan agresi sehingga

pada akhirnya terjadilah beberapa respons agresi.

Secara keseluruhan, kekerasan sebagai manifestasi agresivitas dan kekuatan

destruktif yang ada pada setiap orang secara individu maupun secara kolektif pastinya

akan menjadi sangat baik aktual bila hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa tunggal yang

berdiri sendiri. Karenanya ia pun (kekerasan tersebut), meminta wilayah yang melingkupi

konteks sosio-kultural-ekonomi, dan politik yang lebih luas, terlebih lagi karena memang

kekerasan dapat terjadi pada domain mana saja. Dan oleh sebab itulah, akhir-akhir ini

muncul fenomena kekerasan budaya.

C. Analisis Kasus Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

a.       Latar Belakang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun rendah. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan kekuasaan yang diyakini dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan kekuasaan menimbulkan ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga sehingga perlu dilakukan perubahan

mendasar dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan tiga permasalahan mengenai Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan gender ditinjau dalam masyarakat suku Madura.

yang Saya angkat adalah:

1. Bagaimana bentuk - bentuk kekerasan dalam rumah tangga?

2. Apa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

3. Bagaimana penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga?

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

A.    Data Primer.

Data Primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode diskusi, interview dan Observasi, Sedangkan

B.     Data Sekunder.

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku literatur secara

teoritis, literatur, artikel internet, dan lainlainnya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Pendekatan studi kasus. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitianberdasarkan faktafakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Agar penulis dapat memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai analisis yuridis kekerasan dalam rumah tangga dan gender ditinjau dalam masyarakat suku Madura. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk – bentuk.

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh responden dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik; contohnya memukul, menampar, menjambak, meninju. Kekerasan psikis, contohnya menghina, mengancam, mengisolasi; kekerasan seksual contohnya melakukan hubungan dengan cara yang tidak wajar;kekerasan ekonomi, contohnya tidak memberi nafkah kepada istrinya. Akar masalah terjadinya kekerasan dalam Rumah tangga disebabkan oleh faktor individu, faktor sosial ekonomi, faktorsosial Budaya, dan faktor religi. Upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan jalur litigasi (menggunakan jalur hukum) dan jalur nonlitigasi (musyawarah dan mufakat) namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya.

b.      Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri / Perempuan

Berbicara tentang bentuk-bentuk KTP, maka untuk lebih jelasnya sebuah penelitian dengan tema KTP yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sumatera Utara bekerjasama dengan Mc Gill University, Montreal, Canada dan ICIHEF Jakarta untuk kurun waktu tahun 2002, dapat dijadikan acuan pemaparan. Penelitian ini mengambil tempat Medan, dengan subyek (populasi) para istri, yang secara khusus (sampel) bekerja sebagai tenaga pengajar di SD, SLTP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi. Sampel diambil berdasarkan teknik sampling snowball dan purposive, yang berdasarkan pada prinsip teori nonprobalitas. Data penelitian dihimpun melalui metode studi dokumentasi, Focused Group Discussion (FGD), wawancara mendalam (Deepth

Interview) tersebut, mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri ke dalam

4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Kekerasan Fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain : dipukul, dilempar dengan piring,

dijambak rambutnya,. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekwensi

yang berbeda pada setiap subyek penelitian. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri

pemukulan sampai meninggalkan bekas yang nampak, seperti luk memar di tubuh

korban, bahkan menyebabkan istri menjadi kurang pendengaran, tetapi pada subyek

penelitian lain tidak berbekas.

Dari segi tingkat keseringan terjadi kekerasan, pada sebagian informan kekerasan dilakukan suami hampir setiap kali bertengkar atau setiap kali suami marah, tetapi sebagian yang lain hanya mengalami sekali atau beberapa kali selama perkawinan.

2. Kekerasan Psikologis.

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti

kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan

memicu dendam seorang istri terhadap suami. Satu penelitian melaporkan bahwa

sebagian korban, kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik.

Seluruh istri yang dijadikan subyek pada penelitian ini mengalami jenis kekerasan

psikologis dengan frekwensi dan intensitas yang berbeda. Kekerasan psikologis yang

dialami seorang istri adalah dalam bentuk caci-maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman

dieraikan, dipukul atau dibunuh), pengabaian, penolakan dan tuduhan.

3. Kekerasan Ekonomi.

Tidak diragukan bahwa seorang istri yang bekerja dengan menghasilkan uang

dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataan ini bukan malah

menyadarkan suami untuk menghargai istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan

istri yang bekerja dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan kekerasan ekonomi

terhadap istrinya. Sebagian suami tidak mau memberikan sebagian gajinya karena

mereka tahu bahwa istrinya berpenghasilan. Para suami ini sangat yakin bahwa istri akan

menggunakan gajinya karena mereka tidak akan membiarkan anaknya kelaparan.

Sementara itu, sebagian istri juga tidak terlalu menuntut agar suaminya menyerahkan

gajinya, dan memilih untuk menggunakan penghasilan mereka untuk memenuhi

kebutuhan keluarga. Dalam kasus seperti ini, kekerasan ekonomi yang dialami oleh para

responden kadang tidak dianggap oleh mereka sebagai suatu kekerasan.

4. Kekerasan Seksual.

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari

sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan

seksual, dan kepuasan seksual. Darwin menyatakan bahwa kepuasan seksual merupakan

salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. Namun bila salah seorang dari dua

insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan

seksual dapat merupakan sesuatu yang dihindari, bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka

lakukan. Seks bagi mereka dapat beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang

harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya.

Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan pihak lain.

Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan

merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami subyek penelitian ini antara lain :

dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa

persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain,

serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain di luar nikah.

Sedangkan secara umum dari bebagai pendapat sarjana, maka bentuk-bentuk

kekerasan terhadap istri (sebagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan) :

1. Kekerasan sesualitas, yaitu kekerasan seperti : perkosaan, percobaan perkosaan,

pelecehan seksual baik itu yang dilakukan dengan kata-kata (verbal) maupun tindakan (non verbal) ;

2. Kekerasan fisik yaitu bentuk-bentuk kekerasan yang pengertian dasarnya senantiasa dikaitkan dengan penganiayaan, yaitu apabila didapati perlakuan yang bukan dikarenakan kecelakaan. Perlakuan tersebut dapat diakibatkan oleh suatu kekerasan tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga sampai yang fatal. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi apabila didapati luka memar di wajah, hal ini mengakibatkan telah timbulnya kekerasanakibat penganiayaan. Begitu pula pukulan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau dengan alat yang keras, menendang atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringanya luka yang timbul ;

3. Kekerasan ekonomi seperti : pengekangan terhadap istri untuk tidak bekerja tanpa dipenuhi kebutuhannya, pemerasaan penipuan;

4. Kekerasan psikologis sangat sulit diartikan secara implisit karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dimana kekerasan psikologis ini dapat berupa pencemaran nama baik, julukan yang mengandung olok-olokan, membuat menjadi bahan tertawaan, cemburu yang berlebihan, ancaman, membatasi aktifitas (mengisolasi), caci maki, menghina, dsb.

c.       Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara garis besar tindak kekerasan terhadap terhadap ostri terjadi dikarenakan

beberapa faktor:

a. Budaya patriarkhi

Budaya yang meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior,

sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

b. Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama Seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan diinterpretasikan sebagai pembolehan dalam mengontrol dan menguasai istrinya, secara berlebihan dan tidak sebenarnya.

c. Pengaruh role model Laki-laki sebagai perilaku seringkali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga dimana ayah sering memukul

atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru polatersebut kepada pasangannya. :

d. ketidakmandirian istri secara ekonomi yang menyebabkan tergantung kepada suami.

Ketergantungan tersebut suami merasa berkuasa dan melakukan kesewenang-wenangan,

salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap istri. Akan tetapi ternyata pula seorang

istri yang bekerja pun dapat saja menjadi korban kekerasan oleh suami mereka.

e. Adanya persoalan psikis dalam diri suami yang disebabkan tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi di rumah, sehingga menimbulkan stress yang berujung pada tindak kekerasan suami terhadap istri.

f. Adanya kecenderungan masyarakat umum yang memeandang personal KDRT

termasuk didalamnya KTI sebagai suatu persoalan pribadi.

Ditinjau dari lingkup rumah tangga itu sendiri, maka hal-hal yang menimbulkan

kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya :

1.      Citra diri yang rendah dan frustasi.

Citra diri yang rendah dari suami serta rasa frustasi karena kurang mampu

mencukupi kebutuhan keluarga dimana sebaliknya dengan kondisi si istri yang

lebih darinya, memudahkan timbulnya salah penerimaan dalam diri suami

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan keluarga, yang hal ini

pula akan memudahkan timbulnya tinvdakan pemukulan atau kekerasan lainnya

sebagai pelampiasan.

2.      Kekerasan sebagai upaya menyelesaikan masalah.

Dimana kekerasan dipandang sebagai sarana jitu dalam menyelesaikan permasalahan dengan istri daripada melakukan pembicaraan secara baik-baik dengan mereka. Terkadang tindakan ini (pada umat Islam) didasari oleh adanyapemahaman secara ansich atas Q.S. An-Nisa : 34, berupa diperbolehkannya pemukulan dilakukan sebagai hukuman bagi seorang istri yang nusyuz. Maka kata ”pemukulan” dalam Q.S. An-Nisa (4) : 34, dalam ayat tersebut diisyaratkan dari kata wadribuhunna yang memeiliki pengertian secara leksikal ”pukullah perempuan yang melalaikan kewajiban sebagai seorang istri”.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Menurut pendapat Saya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.      Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah berusia antara 21 s/d 30 tahun.

2.      Korban dari kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah wanita yang berstatus sebagai istri dan pelakunya adalah laki-laki yang berstatus sebagai suami.

3.      Bahwa factor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah factor fisik, ekonomi (ketergantungan istri terhadap suami), dan jugakecend erungan masyarakat umum yang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu hal yang tabu untuk di buka di muka umum.

4.      Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan sudah sesuai dengan wewenang-wewenang kepolisian yaitu dengan upaya-upaya penegakan hokumdan pencegahan secara edukatif, dan penanggulangan secara represif.