FAJAR WEIZ

metode pembelajaran PKN Posted by: umiyanti28 on: Desember 20, 2008 In: Uncategorized Comment! PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pembelajaran PKn sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting.Mata pelajaran PKn diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Selama ini proses pembelajaran PKn di kls Xa kebanyakan masih mengunakan paradigma yang lama dimana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Guru mengajar dengan metode konvensional yaitu metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal ( 3DCH ) Sehingga Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) menjadi monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Kondisi seperti itu tidak akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran PKn.Akibatnya nilai akhir yang dicapai siswa tidak seperti yang diharapkan. Di kelas Xa selama ini siswanya masih kurang aktif dalam hal bertanya dan menjawab...

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai ...

Undang – undang dibuat harus sesuai dengan keperluan dan harus peka zaman, artinya aturan yang dibuat oleh para DPR kita sebelum di syahkan menjadi Undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan rakyat, apakah tidak melanggar norma- norma adat atau melanggar hak – hak azazi manusia. Salah satu bukti bahwa Undang – Undang yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zamanya adalah Undang-Undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing – masing tujuanya tidak lain hanya untuk bisa sesuai dengan kehendak rakyat dan bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi rakyat yang disesuaikan zamanya , dimana dalam amandemen yang ke 4 rakyat memegang kekuasaan yang paling tinggi, sangat berbeda dengan sebelum amandemen yang MPR merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan aspirasinya yang salah satu tugasnya adalah dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang korup, syarat dengan aroma KKN yang membentuk k...

RANGKUMAN MATERI Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut: a. Mengubah dan menetapkan UUD b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden c. Henya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut: a. Membentuk undang-undang b. Membahas rancangan RUU bersama Presiden c. Membahas RAPBN bersama Presiden  Fungsi DPR adalah sebagai berikut: a. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang b. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden c. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah  DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara ...

DAFTAR ISI HALAMAN UTAMA.................................................................. i KATA PENGANTAR.................................................................ii DAFTAR ISI....................................................................iii-iv Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................1 1.2 Tujuan................................. 1.3 Dasar Pemikiran.........................................................2-3 Bab II DASAR TEORI / LANDASAN TEORI 2.1 Hierarki Peraturan Perundang Undangan...............................4 2.2 Kesepakatan Panitia Ad Hoc tentang Perubahan UUD 1945..........................5 Bab III PEMBAHASAN 3.1 Tugas dan Fungsi MPR dalam Sistem Ketatanegaraan...................... 6 3.1.1 Kekuasaan Penyelenggaraan Negara.......................6-7 3.1.2 Pembagian Kekuasaan Negara............................7-9 3.1.3 Tugas dan Fungsi MPR...........................................9-...